JAMBI – Dugaan kasus asusila yang menyeret seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari terus bergulir dan memicu reaksi keras dari masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Jambi (KOMPEJ) Batanghari melakukan aksi protes, mendesak Badan Kehormatan (BK) dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPRD setempat untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas, termasuk pemecatan.
Dalam aksi yang mengatasnamakan “Salam Peduli Batanghari” tersebut, perwakilan KOMPEJ Batanghari menyampaikan pernyataan sikap yang menyoroti dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum anggota dewan. “Sangat disesalkan, ketika ada tindakan tidak terpuji dari oknum anggota DPRD khususnya di Kabupaten Batanghari,” ujar salah satu perwakilan massa. Ia menambahkan bahwa perbuatan asusila yang beredar di media massa ini telah mencoreng nama baik dan marwah Kabupaten Batanghari.
Minta BK dan MKD Bertindak Tegas
Massa aksi secara eksplisit meminta BK dan MKD DPRD Batanghari untuk segera memeriksa dan mengadili oknum yang bersangkutan. Mereka mendesak agar sanksi yang diberikan tidak hanya sebatas teguran, melainkan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pemberhentian anggota dewan.
“BK dan MKD DPRD Batanghari harus bertindak tegas! Rakyat menunggu keputusanmu. Jangan ada lagi anggota DPRD Batanghari yang membuat luka hati rakyat,” seru perwakilan KOMPEJ. Ia mengingatkan bahwa anggota dewan dipilih oleh rakyat dan dipercaya untuk mengemban amanah, sehingga setiap tindakan mereka harus mencerminkan integritas dan moralitas yang tinggi.
Landasan Hukum dan Sumpah Jabatan
Dalam orasinya, perwakilan KOMPEJ juga memaparkan landasan hukum dan sumpah jabatan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dewan. Ia mengutip Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Secara spesifik, ia menyoroti Pasal 68 yang menyatakan bahwa anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, serta Pasal 71 dan Pasal 72 mengenai sumpah/janji jabatan.
Sumpah tersebut, seperti yang dibacakan kembali oleh orator, berisi janji untuk memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, serta memperjuangkan aspirasi rakyat. “Saya ingatkan saudara-saudara sudah sumpah, ‘Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji’,” tegasnya.
Aksi ini menjadi pengingat bagi para wakil rakyat untuk kembali kepada kewajiban mereka seperti yang tertuang dalam Pasal 81, yaitu mengamalkan Pancasila, menaati peraturan perundang-undangan, dan mempertahankan kerukunan nasional. Massa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga kejelasan dan keadilan tercapai, demi menjaga marwah lembaga legislatif dan kepercayaan masyarakat Batanghari.
Reporter: Sabli














