JAKARTA, 14 November 2026 – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa setiap kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan.

Menurut Suyudi, jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sebaliknya, kewenangan harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Polri tidak dapat dibangun dengan menutupi kesalahan. Kepercayaan masyarakat justru harus tumbuh melalui keterbukaan, keberanian mengungkap kebenaran, serta komitmen untuk menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.

Penegasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki jabatan dan kewenangan.

Integritas aparat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kehormatan institusi Kepolisian. Karena itu, setiap tindakan anggota Polri harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan. Diperlukan pula profesionalisme, transparansi, dan keberanian untuk menerapkan aturan secara adil serta objektif.

Pesan Kapolri Suyudi Ario Seto tersebut menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan atau kepentingan tertentu. Sebab, kewenangan sejatinya diberikan untuk melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Wartawan: Sabli

(Sumber berita di kutip: Humas Mabes Polri)

Reporter: admin