BATANG HARI, ZoomFakta.com – Manajemen Kebun PT Deli Muda Perkasa (DMP) meminta proses hukum terhadap tiga petugas keamanan perusahaan yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan berjalan objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Permintaan tersebut disampaikan perwakilan Manajemen Kebun DMP, Andi, KTU, dan Rudi, seusai mengikuti sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Senin, 21 September 2026.
Dalam persidangan tersebut, permohonan praperadilan yang diajukan tiga security PT DMP dinyatakan ditolak hakim. Manajemen DMP menyatakan menghormati putusan tersebut dan menyerahkan proses hukum selanjutnya kepada aparat penegak hukum.
Andi mengatakan perusahaan berharap perkara tersebut diperiksa secara menyeluruh, termasuk rangkaian peristiwa yang menurut pihak perusahaan berkaitan dengan dugaan pencurian di areal perkebunan PT DMP.
“Proses hukum tetap kita ikuti secara objektif dan transparan. Kami berharap pihak kepolisian benar-benar melihat mana yang salah dan mana yang benar,” ujar Andi.
Menurut Andi, tiga security yang terseret perkara merupakan karyawan Kebun DMP yang bertugas menjaga aset perusahaan. Ketiganya disebut tercatat sebagai karyawan dengan masa kerja yang berbeda.
Tiga security tersebut disebut berinisial Ade, Mulisin, dan Patir. Salah seorang disebut telah bekerja sekitar dua tahun, sementara dua lainnya masing-masing sekitar enam bulan dan tiga bulan.
“Ketiganya adalah karyawan Kebun DMP yang terdaftar dalam dinas ketenagakerjaan,” kata Andi.
Manajemen DMP Berikan Pendampingan Hukum
Andi mengatakan Manajemen Kebun DMP tetap memberikan pendampingan hukum kepada ketiga karyawannya melalui kuasa hukum yang telah ditunjuk.
Menurut dia, pendampingan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memastikan proses hukum terhadap para karyawan berjalan sesuai prosedur.
“Untuk tanggung jawab dari pihak Kebun DMP, kami tetap mengikuti prosedur hukum. Kami mengawal proses hukumnya dan sudah kami kuasakan kepada kuasa hukum,” ujarnya.
Manajemen DMP juga berharap dugaan pencurian yang disebut terjadi di areal perkebunan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum.
Andi meminta persoalan tersebut tidak dipisahkan dari rangkaian kejadian yang kemudian menjadi perkara hukum terhadap tiga security.
“Kami berharap terkait kasus pencurian itu juga dapat diproses oleh pihak kepolisian. Jangan hanya melihat persoalan dari satu sisi, tetapi rangkaian peristiwa awalnya juga perlu dilihat,” katanya.
Perusahaan, kata Andi, menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Manajemen berharap seluruh pihak diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Keluarga Minta Perkara Tiga Security Dilihat Secara Utuh
Di sisi lain, keluarga salah satu security meminta perkara tersebut dilihat berdasarkan seluruh rangkaian kejadian.
Berdasarkan keterangan yang diterima keluarga, perkara disebut bermula ketika seseorang bernama Allazi masuk ke area perkebunan PT DMP. Para security kemudian melakukan penghalauan yang oleh keluarga disebut sebagai bagian dari tugas pengamanan perusahaan.
Keluarga juga menyebut terjadi tindakan kekerasan terhadap salah satu security dalam rangkaian kejadian tersebut. Mereka mempertanyakan perkembangan perkara yang kemudian menempatkan tiga security sebagai tersangka dan menjalani proses penahanan.
Keluarga mengatakan sebelumnya telah ada upaya penyelesaian melalui mediasi dan restorative justice. Mereka berharap proses tersebut turut diperhatikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami tidak bermaksud mengintervensi proses hukum. Kami hanya berharap perkara ini dapat dilihat secara utuh berdasarkan fakta, alat bukti, keterangan para pihak, serta seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi,” ujar perwakilan keluarga.
Keluarga juga berharap lembaga dan aparat terkait memberikan perhatian sesuai kewenangan masing-masing, termasuk Kepolisian Daerah Jambi, Mabes Polri, Kompolnas RI, Komnas HAM RI, dan Kejaksaan Agung RI.
Menurut keluarga, prinsip due process of law perlu tetap dikedepankan. Mereka menyatakan tidak menolak proses hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana, tetapi meminta setiap tahapan didasarkan pada bukti dan fakta yang terungkap dalam perkara.
Keluarga Soroti Masa Penahanan
Keluarga turut menyoroti masa penahanan tiga security yang disebut telah berlangsung hampir 30 hari.
Mereka mempertanyakan sejumlah hal dalam perkara, termasuk mengenai barang bukti yang disebut dibakar. Keluarga meminta persoalan tersebut diperiksa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti, serta fakta yang terungkap dalam proses hukum.
“Kami menghormati proses hukum dan kewenangan hakim. Namun, kami berharap seluruh proses persidangan dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata perwakilan keluarga.
Keluarga juga menyampaikan keprihatinan terhadap Ande Saputra dan dua security lainnya yang sedang menjalani proses hukum. Mereka menyebut ketiganya memiliki keluarga serta hak-hak hukum yang tetap harus diperhatikan selama perkara berlangsung.
Keluarga menyatakan akan menempuh langkah hukum yang dianggap diperlukan. Mereka berharap perkara diselesaikan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan asumsi atau penilaian sepihak.
Proses Hukum Tiga Security PT DMP Berlanjut
Manajemen Kebun DMP dan keluarga tiga security sama-sama menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Manajemen meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh rangkaian peristiwa secara objektif, termasuk latar belakang kejadian dan dugaan pencurian yang disebut berkaitan dengan perkara.
Sementara itu, keluarga meminta hak-hak hukum ketiga security tetap diperhatikan serta seluruh fakta yang relevan diperiksa secara menyeluruh.
Dengan ditolaknya permohonan praperadilan, proses perkara selanjutnya tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Status tersangka dan tuduhan yang disampaikan masing-masing pihak juga perlu ditempatkan dalam kerangka asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pemberitaan mengenai perkara ini disusun berdasarkan keterangan pihak-pihak yang diperoleh dalam proses peliputan. Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki ruang untuk menyampaikan klarifikasi.
ZoomFakta.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak yang berkepentingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Hak jawab dan hak koreksi merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam UU Pers.
Wartawan: Sabli
