JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melontarkan pernyataan keras menanggapi wacana pengalihan posisi Polri di bawah kementerian. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (26/1/2026), Listyo menegaskan penolakan totalnya terhadap usulan tersebut, bahkan menyatakan kesiapannya untuk menanggalkan jabatan.
Pernyataan ini muncul menyusul bergulirnya usulan agar institusi Polri ditempatkan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau pembentukan kementerian baru.
Pilih Dicopot Daripada Melemahkan Institusi
Secara eksplisit, Listyo mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima pesan singkat berisi tawaran kursi menteri jika pos kementerian tersebut terbentuk. Namun, ia menilai gagasan tersebut sebagai langkah mundur yang berisiko mencederai kedaulatan negara.
“Saya tegaskan, saya menolak Polri berada di bawah kementerian. Bahkan, kalaupun saya ditawari menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani,” ujar Listyo di hadapan anggota dewan.
Ia berargumen bahwa perubahan struktur ini secara sistemis akan berdampak pada pelemahan institusi Polri, yang pada gilirannya akan mendegradasi stabilitas negara serta kewibawaan Presiden. Listyo bahkan menyatakan lebih memilih diberhentikan dari jabatan Kapolri ketimbang harus memimpin institusi yang strukturnya diubah menjadi kementerian.
Landasan Konstitusi dan Doktrin Civilian Police
Memperkuat penolakannya, Listyo memaparkan aspek historis dan konstitusional. Ia merujuk pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VII Tahun 2000, yang secara sah menempatkan Polri langsung di bawah kendali Presiden sebagai alat negara penjaga keamanan.
Menurutnya, posisi independen di bawah kepala negara merupakan kunci efektifitas dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan doktrin civilian police yang diamanatkan sejak reformasi 1998.
“Doktrin Polri adalah to serve and protect dengan nilai Tata Tentrem Kerta Raharja. Bukan to kill and destroy. Inilah yang membedakan Polri dengan TNI,” tegasnya.
Analisis Tajam: Independensi vs Politisasi
Sikap keras Kapolri ini dinilai banyak pihak sebagai upaya membentengi Polri dari potensi politisasi birokrasi jika ditempatkan di bawah kementerian. Listyo meyakini bahwa dengan skema saat ini, Polri memiliki fleksibilitas tinggi dalam menjaga ketertiban masyarakat tanpa terhambat sekat birokrasi kementerian yang cenderung politis.
Penutupan rapat tersebut diakhiri dengan penegasan bahwa Polri harus tetap menjadi garda terdepan yang profesional, kuat, dan tetap berada di jalur komando langsung Presiden guna menjamin keamanan nasional yang maksimal.
Reporter: Sabli
