MUARA BULIAN – Podium Gedung DPRD Batang Hari menjadi saksi penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin pekan lalu. Di hadapan para legislator, Wakil Bupati Bakhtiar menyodorkan rapor kinerja pemerintah daerah yang diklaim menunjukkan tren kenaikan signifikan.
Meski dibungkus dengan narasi keberhasilan, Bakhtiar tak menampik adanya celah yang perlu dibenahi. “Pemerintahan telah berjalan dengan baik, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya,” ujarnya datar di hadapan sidang paripurna.
Pijakan Regulasi dan Angka
Penyusunan dokumen tebal ini bukan sekadar rutinitas birokrasi. Berpijak pada PP Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2021, LKPJ adalah instrumen krusial bagi publik untuk membedah bagaimana uang negara dikelola. Dokumen tersebut memuat rincian:
Kebijakan Keuangan: Realisasi pendapatan dan belanja daerah.
Urusan Desentralisasi: Bagaimana mandat otonomi dijalankan di tingkat tapak.
Tugas Pembantuan: Eksekusi program-program pusat di daerah.
Narasi Kolaborasi
Bakhtiar memilih menggunakan diksi “sinergi kolektif” untuk menggambarkan capaian tahun 2025. Menurutnya, lonjakan indikator kinerja yang dipaparkan adalah buah dari kerja bersama antara eksekutif, legislatif, hingga dunia usaha.
Namun, di balik klaim positif tersebut, poin-poin strategis dalam LKPJ ini dipastikan akan menjadi bahan “gorengan” kritis bagi anggota dewan dalam rapat-rapat komisi mendatang. Transparansi yang dijanjikan pemerintah daerah kini tinggal menunggu validasi dari fungsi pengawasan DPRD.
Hadir dalam rapat tersebut jajaran Forkopimda, para kepala OPD, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Nuraini Bakhtiar, yang menyaksikan jalannya penyampaian laporan pertanggungjawaban dari kursi undangan.
Reporter: Sabli
