JAMBI — Lambannya penanganan skandal dugaan korupsi dan penyelewengan pupuk bersubsidi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang Hari, Jambi, kian memicu sorotan publik secara nasional. Praktik penyelewengan yang secara langsung menindas hak-hak petani kecil ini dinilai menguap tanpa kejelasan hukum, memicu aksi protes berskala lebih besar dari kalangan aktivis penolak korupsi.
Hari ini, massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Buru Koruptor mengepung kantor Kejari Batang Hari guna menagih janji transparansi penyidikan. Langkah ini diambil setelah komitmen Kejari untuk menggelar konferensi pers penanganan kasus pupuk bersubsidi tak kunjung direalisasikan dan terkesan sengaja diulur-ulur.
Aktivis menilai, tertutupnya aparat penegak hukum atas kasus vital ini telah mencederai rasa keadilan para petani yang selama ini menjerit akibat kelangkaan dan tingginya harga pupuk di tingkat bawah.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tiga tuntutan tegas: Bongkar Jaringan Aktor Inti: Mendesak Kejari Batang Hari tidak ragu menyeret dan menetapkan tersangka baru, mulai dari tingkat pengepul, distributor, hingga oknum pejabat yang diduga menjadi ‘backing’ rantai pasok ilegal pupuk bersubsidi.
Pemeriksaan Menyeluruh Tanpa Pandang Bulu: Meminta penyidik memeriksa seluruh jajaran pengecer dan mafia jaringan distribusi yang mengeruk keuntungan di atas penderitaan rakyat kecil.
Kepastian Hukum Transparan: Menuntut Kejari mengumumkan status perkara secara terbuka kepada publik. Jika memang tidak ditemukan bukti, Kejari ditantang untuk berani menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) secara sah, ketimbang membiarkan kasus ini menggantung dan memicu spekulasi liar adanya “permainan” di balik layar.
Mendorong Korupsi Sektor Pangan ke Ranah Hukum Nasional. Penanganan perkara yang terkesan ‘jalan di tempat’ ini mencerminkan buruknya akuntabilitas penegakan hukum di daerah dalam mengawal program strategis nasional terkait ketahanan pangan. Minimnya keterbukaan dari Kejari Batang Hari justru memperkuat kecurigaan publik atas potensi intervensi atau lemahnya kemauan politik (political will) dalam membongkar mafia pupuk hingga ke akarnya.
Hingga narasi ini diturunkan, Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari maupun tim penyidik masih enggan memberikan tanggapan resmi dan memilih bungkam.
Reporter: ZF
