BATANG HARI – Ketidakjelasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Jambi, mulai menuai sorotan warga.
Masyarakat mempertanyakan langkah Pemerintah Desa Malapari setelah masa jabatan Direktur BUMDes disebut berakhir pada Juni 2026. Hingga pertengahan Agustus, belum ada kejelasan terbuka mengenai keberlanjutan kepengurusan maupun mekanisme pengisian jabatan direktur.
Situasi tersebut dinilai tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut. Sebab, BUMDes berkaitan langsung dengan pengelolaan modal dan aset desa yang semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Selain soal kepengurusan, warga juga menyoroti transparansi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus periode sebelumnya.
Pertanyaan yang kini mengemuka bukan sekadar siapa yang akan mengisi jabatan direktur, tetapi juga bagaimana kondisi keuangan BUMDes. Warga meminta penjelasan mengenai penggunaan modal desa, arus kas, saldo, aset, pendapatan, serta kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Masyarakat meminta Penjabat (Pj) Kepala Desa Malapari dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak sekadar menunggu persoalan berkembang, tetapi segera membuka ruang musyawarah secara resmi.
Pertama, Musyawarah Desa (Musdes) segera digelar untuk membahas masa depan BUMDes sekaligus menentukan mekanisme pembentukan dan pemilihan Direktur BUMDes periode berikutnya.
Kedua, LPJ dan kondisi keuangan BUMDes dibuka secara transparan. Pengurus periode sebelumnya diminta menjelaskan penggunaan anggaran dan modal desa, arus kas, saldo, aset, serta kondisi keuangan secara menyeluruh.
Ketiga, aset dan modal desa harus dipastikan aman dan jelas keberadaannya. Seluruh aset yang telah diserahkan kepada BUMDes perlu tercatat, dapat dipertanggungjawabkan, dan dipastikan digunakan sesuai peruntukannya.
Kekhawatiran warga beralasan. Ketika kepengurusan tidak segera mendapat kepastian sementara kondisi keuangan dan aset belum dijelaskan secara terbuka, ruang pertanyaan publik semakin besar.
Karena itu, Musdes bukan semata-mata forum untuk memilih pengurus baru. Forum tersebut juga menjadi momentum untuk membuka kembali catatan pengelolaan BUMDes, memastikan aset desa tidak terbengkalai, serta memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai arah usaha desa.
Warga berharap Pj Kepala Desa dan BPD Malapari segera mengambil langkah konkret. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan modal serta aset desa tetap terlindungi.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan dari Pj Kepala Desa maupun BPD Malapari mengenai waktu pelaksanaan Musdes dan mekanisme penyelesaian persoalan BUMDes tersebut.
Reporter: ZF
