BATANG HARI – Dugaan lemahnya pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di Kabupaten Batang Hari. Kali ini, sorotan tertuju pada SPBU 24.366.72 di Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, setelah warga mengeluhkan adanya kendaraan tanpa pelat nomor yang diduga tetap dilayani mengisi BBM subsidi, Rabu (7/5/2026).
Kondisi tersebut memicu kekecewaan masyarakat yang telah lama mengantre demi mendapatkan BBM bersubsidi. Antrean kendaraan bahkan dilaporkan mengular sejak pagi hingga menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di sekitar area SPBU.
“Yang pakai pelat resmi harus antre panjang. Tapi kendaraan tanpa nomor diduga tetap bisa isi BBM subsidi. Bahkan ada yang menyerobot antrean,” ujar seorang warga di lokasi
Praktik tersebut dinilai mencederai asas keadilan dalam penyaluran subsidi energi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Warga mempertanyakan pengawasan petugas SPBU terhadap kendaraan yang identitasnya tidak jelas namun tetap mendapatkan layanan pengisian BBM subsidi.
Padahal, penyaluran BBM subsidi diatur ketat dalam sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pada Pasal 55 UU Migas disebutkan bahwa setiap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana.
Selain itu, penggunaan kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) di jalan umum juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Masyarakat mendesak pihak pengelola SPBU, Pertamina, serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Jika dibiarkan, praktik semacam ini dikhawatirkan membuka celah penyalahgunaan BBM subsidi dan memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang tertib mengikuti aturan.
“Kalau kendaraan tanpa identitas bebas mengisi BBM subsidi, lalu di mana pengawasannya? Jangan sampai subsidi negara justru dinikmati pihak yang tidak jelas,” kata warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU 24.366.72 Desa Rantau Puri belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kendaraan tanpa pelat nomor yang mengisi BBM subsidi maupun keluhan warga mengenai antrean kendaraan di lokasi tersebut.
Jurnalis: SABLI














