MUARO JAMBI — Aroma dugaan premanisme bersenjata mencuat di wilayah Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Seorang oknum berinisial HFZ yang disebut mengaku berprofesi sebagai LSM bersama sejumlah rekannya diduga melakukan penyetopan terhadap mobil angkutan minyak di jalan lintas kawasan tersebut.

Peristiwa yang terjadi pada malam hari itu disebut berlangsung tegang. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di lapangan, aksi penghentian kendaraan sempat diwarnai cekcok mulut antara rombongan oknum tersebut dengan para sopir angkutan minyak.

Namun perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada aksi penyetopan kendaraan, melainkan juga dugaan munculnya senjata api laras pendek jenis pistol beserta amunisi aktif yang disebut diperlihatkan saat situasi memanas.

“Suasananya sempat ricuh. Sopir ketakutan karena ada dugaan pistol ikut ditunjukkan di lokasi,” ujar salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kabar dugaan penggunaan senjata api oleh pihak sipil itu memicu keresahan masyarakat. Warga menilai tindakan tersebut tidak bisa dianggap persoalan biasa, terlebih apabila senjata api yang dibawa tidak memiliki izin resmi.

“Kalau benar ada senjata api dipakai untuk menghentikan kendaraan, itu sangat berbahaya. Aparat harus bertindak cepat sebelum menimbulkan korban,” kata seorang warga Sungai Bahar.

Selain dugaan intimidasi, tindakan menghentikan kendaraan di jalan umum tanpa kewenangan resmi juga dinilai berpotensi melanggar hukum apabila disertai unsur ancaman, pemaksaan, maupun tekanan terhadap pengemudi.

Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, kepemilikan atau penguasaan senjata api tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan senjata api dan amunisi dapat dipidana berat.

Ancaman hukumannya tidak ringan, yakni pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Sementara itu, apabila dalam aksi penyetopan kendaraan terdapat unsur ancaman atau intimidasi, perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan tidak menyenangkan atau pemaksaan disertai ancaman kekerasan.

Apabila terbukti terdapat unsur perampasan kemerdekaan seseorang di jalan umum, aparat penegak hukum juga dapat menelusuri dugaan pelanggaran pidana lain sesuai fakta penyelidikan.

Di sisi lain, penggunaan identitas wartawan untuk melakukan tindakan di luar aktivitas jurnalistik turut menjadi sorotan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan menjalankan tugas jurnalistik untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai kode etik jurnalistik, bukan melakukan intimidasi ataupun tindakan menyerupai aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak yang disebut dalam peristiwa tersebut terkait dugaan penyetopan kendaraan dan penggunaan senjata api itu.

Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan legalitas senjata api yang diduga digunakan serta mengusut dugaan intimidasi terhadap sopir angkutan minyak demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sungai Bahar.

Jurnalis: SABLI

Reporter: admin