BATANGHARI – Dugaan tindakan tidak prosedural oleh seorang camat di Kecamatan Muara Tembesi mencuat ke publik. Oknum Camat, diduga melakukan pemanggilan paksa disertai ancaman terhadap sejumlah perangkat desa tanpa surat resmi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pemanggilan itu ditujukan kepada perangkat Desa. Mereka disebut-sebut mendapat tekanan usai terlibat dalam aksi unjuk rasa menuntut pembayaran penghasilan tetap (siltap) yang belum dibayarkan sejak Oktober 2025 hingga April 2026.
Sejumlah perangkat desa menolak memenuhi panggilan tersebut. Mereka menilai prosedur pemanggilan tidak sah karena tidak disertai surat resmi dan hanya disampaikan secara lisan. “Kami tidak bisa memenuhi panggilan tanpa dasar administrasi yang jelas,” kata salah satu perangkat desa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Aksi yang mereka ikuti sebelumnya berlangsung di depan Kantor Kejaksaan Tinggi dan Kantor Gubernur Jambi pada Senin, 6 April 2026. Aksi itu menuntut pembayaran siltap yang tertunggak selama berbulan-bulan.
Oknum Camat membantah tudingan bertindak sepihak. Ia menyatakan pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi dari dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari. Menurut dia, langkah itu dilakukan untuk meminta klarifikasi dari perangkat desa yang terlibat dalam aksi.
Di sisi lain, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengecam keterlambatan pembayaran siltap di 110 desa di Kabupaten Batanghari. Pemerintah pusat menegaskan bahwa hak keuangan perangkat desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, penghasilan perangkat desa disetarakan dengan pegawai negeri sipil golongan II/a. Sekretaris desa berhak menerima paling sedikit Rp2,2 juta per bulan, sedangkan perangkat desa lainnya sekitar Rp2 juta per bulan.
Sumber pembayaran siltap berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten dan wajib disalurkan secara nontunai ke rekening masing-masing perangkat desa.
Hingga laporan ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi Oknum Camat untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut guna memenuhi prinsip keberimbangan.
Jurnalis: SABLI














