JAMBI, 6 April 2026 – Bukan sekadar langkah kaki yang menggema di halaman kantor pemerintahan itu, melainkan jeritan panjang dari mereka yang selama ini setia mengabdi di akar kehidupan bangsa. Ratusan hingga ribuan perangkat desa, guru PAMI, anggota BPD, dan para Ketua RT berhimpun dalam satu barisan nurani, Aliansi Masyarakat untuk Keadilan, mengepung Kantor Gubernur dan Kejaksaan Tinggi Jambi.
Mereka datang bukan dengan kemewahan kata, tetapi dengan luka yang nyata: enam bulan gaji yang tak kunjung tiba.
Derita yang Tertahan di Balik Angka
Di Kabupaten Batanghari, ironi itu terasa kian tajam. Dari hak yang seharusnya menjadi penopang hidup, baru sebulan yang dibayarkan. Lima bulan sisanya menggantung tanpa kepastian, seolah nasib mereka hanyalah catatan kecil dalam buku anggaran yang lusuh.
Padahal, di tangan merekalah denyut nadi desa dijaga. Di pundak merekalah amanah negara dititipkan.
Seruan Melawan Ketidakadilan
Massa tak hanya menuntut hak, tetapi juga menggugat nurani kekuasaan. Mereka mendesak agar tata kelola keuangan daerah dibuka seterang-terangnya. Dugaan penyimpangan anggaran mencuat, menjadi bayang-bayang gelap yang menghambat hak rakyat kecil.
Jika benar ada yang menyimpang, maka itu bukan sekadar pelanggaran hukum—melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
Kebingungan di Barisan Kepemimpinan Desa
Di tengah gelombang aksi, muncul kabut ketidakpastian. Keterlibatan 110 kepala desa masih menjadi tanda tanya. Sebagian membantah adanya instruksi resmi, sementara suara dari kalangan aktivis desa menyatakan bahwa gerakan ini tetap berjalan, lahir dari keresahan yang tak lagi bisa dibungkam.
Ultimatum Rakyat: Waktu Tak Lagi Panjang
Rakyat telah bersabar, namun kesabaran itu kini diberi batas. Tujuh hari kerja—itulah waktu yang diberikan kepada pemerintah untuk menunaikan kewajibannya.
Jika suara ini kembali diabaikan, maka gelombang yang lebih besar akan datang. Bukan sekadar aksi, tetapi peringatan bahwa ketika keadilan ditunda, ketertiban pun terancam runtuh.
Intisari: Apa yang terjadi di Jambi hari ini bukan semata persoalan gaji yang tertunggak. Ia adalah cermin retak dari tata kelola yang perlu dibenahi, dan panggilan bagi keadilan untuk ditegakkan. Sebab di balik angka-angka anggaran, ada kehidupan manusia yang menunggu kepastian.
Jurnalis: SABLI
