Madiun, 15 Maret 2025 – Seorang warga Kabupaten Madiun, Edi, mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan haknya setelah aset miliknya dilelang secara sepihak oleh sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Madiun akibat kredit macet. Edi, yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut, menggugat BPR tersebut ke pengadilan dengan dukungan penuh dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI).
Edi mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya keras memenuhi kewajibannya sebagai nasabah, namun pihak bank tetap melakukan lelang tanpa komunikasi yang jelas. “Saya tidak tinggal diam. Sebagai nasabah, saya merasa hak saya diabaikan. Saya ingin keadilan dan kejelasan,” tegas Edi.
LPKNI Kawal Gugatan Edi
Fajar, perwakilan dari LPKNI yang mendampingi Edi, menyatakan bahwa tindakan sepihak oleh bank tersebut patut dicurigai melanggar prosedur. “Kami menduga ada pelanggaran dalam proses lelang ini. Bank seharusnya menjalankan prosedur secara transparan dan tidak semena-mena terhadap nasabah kecil,” jelas Fajar.
LPKNI juga berkomitmen untuk mengawal perjuangan Edi hingga tuntas. Mereka berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi perbankan agar lebih adil dalam menangani kredit macet, terutama bagi masyarakat kecil yang sering kali berada pada posisi lemah.
Mencerminkan Perjuangan Nasabah Kecil
Kasus Edi mendapatkan perhatian luas karena mewakili perjuangan banyak debitur kecil yang menghadapi kesulitan ekonomi dan merasa diperlakukan tidak adil oleh institusi keuangan. Melalui gugatan ini, LPKNI mendorong perbaikan dalam tata kelola perbankan dan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap masyarakat.
Proses hukum masih berjalan, dan masyarakat menantikan keputusan pengadilan yang dapat memberikan kejelasan atas praktik-praktik perbankan yang dipertanyakan. Apakah langkah hukum ini akan menjadi tonggak perubahan bagi nasabah kecil? Hasilnya akan menjadi perhatian utama ke depan.
(Fajar Hari Krisna/penulis)
