BATANG HARI – Seorang awak media mengaku dilarang melakukan peliputan saat kegiatan yang melibatkan Lurah Pasar Sungai Regas di area perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) PT MMS, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Senin (11/5/2026).
Larangan tersebut diduga dilakukan oleh pihak perusahaan, termasuk humas dan petugas keamanan, ketika wartawan hendak mengambil dokumentasi dan menggali informasi terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah cair yang disebut telah bertahun-tahun dibuang ke aliran sungai di sekitar wilayah tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, limbah cair itu diduga mencemari anak sungai yang digunakan masyarakat di sekitar kawasan perusahaan. Dugaan pencemaran tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup.
Terkait dugaan pencemaran limbah cair pabrik kelapa sawit (PKS) ke aliran sungai, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang dapat menjadi dasar penindakan apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Pasal 98 ayat (1)
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
Pasal 99 ayat (1)
Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.
Pasal 104
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.
2. Pasal 69 ayat (1) huruf a UU PPLH
Menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Mengatur kewajiban perusahaan menjaga baku mutu air limbah sebelum dibuang ke lingkungan, termasuk ke sungai atau anak sungai.
Selain itu, dugaan penghalangan terhadap tugas jurnalistik juga dapat dijerat dengan:
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta bagi pihak yang menghambat atau menghalangi kerja pers.
Apabila dugaan pencemaran tersebut benar terjadi, instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dapat melakukan investigasi, pengambilan sampel limbah, serta pemeriksaan izin pengelolaan limbah perusahaan guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum lingkungan.
Selain persoalan limbah, tindakan pelarangan terhadap awak media juga menuai sorotan. Sebab, kerja jurnalistik dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT MMS belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pencemaran limbah maupun tudingan penghalangan tugas jurnalistik tersebut.
Jurnalis: SABLI














