Diskusi hangat di kalangan jurnalis lokal Batang Hari mencuat terkait definisi dan kualifikasi wartawan, khususnya setelah munculnya istilah “wartawan untul-untul”. Istilah ini memicu perdebatan sengit tentang profesionalisme, regulasi, dan nasib media kecil di daerah.

 

Perdebatan dimulai dengan pertanyaan sinis mengenai dugaan keterlibatan seorang kepala bidang dalam politik praktis. Isu ini kemudian merembet pada pembahasan standar kerja sama media dengan pemerintah daerah. Seorang anggota grup, Ilham TransT7, sempat menyayangkan adanya “salah nilai” terhadap media yang belum memenuhi kriteria kerja sama. (Kamis 5/6/2025) Malam.

 

Khadir Pers mempertanyakan arti sebenarnya dari “pakem” atau “pakum” yang disebut-sebut dalam diskusi. Randy Ragas Pers menjelaskan bahwa “pakem” mengacu pada standar harga satuan untuk kontrak kerja sama, yang seharusnya menyetarakan nilai kontrak antar media daring. Hal ini didukung oleh Ilham TransT7 yang merasa bahwa media yang belum bekerja sama tidak pantas disebut “untul-untul” atau dipandang remeh.

 

Diskusi kemudian berkembang ke ranah legalitas dan etika jurnalistik. Astokbaron memberikan pencerahan mengenai posisi wartawan tanpa sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara hukum. Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Pers tidak melarang wartawan tanpa sertifikasi untuk meliput, meskipun ada potensi kesulitan atau penolakan dari narasumber, terutama pejabat publik. UKW sendiri, menurut Astokbaron, adalah upaya Dewan Pers untuk meningkatkan kualitas jurnalis, bukan sebagai larangan tegas. Ia juga menekankan bahwa semua wartawan, bersertifikasi maupun tidak, wajib menaati Kode Etik Jurnalistik dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Astokbaron menyerukan agar sesama jurnalis tidak merendahkan profesi satu sama lain, terlepas dari apakah mereka bekerja sama dengan pihak tertentu atau tidak.

 

Suhardianto/Anto Pedol, dengan nada bercanda, menyamakan “untul-untul” dengan burung kuntul. Namun, Solihin Puma mendefinisikan “wartawan untul-untul” sebagai wartawan yang tidak memenuhi syarat kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Batang Hari. Rudi Gembel Elit menimpali dengan lelucon tentang burung kuntul.

 

Istilah “untul-untul” ini kemudian menjadi topik sensitif. POKDAR Batin24 menyuarakan kekecewaan terhadap aturan yang mempersulit media lokal, terutama yang didirikan oleh putra daerah. Ia berpendapat bahwa pemerintah daerah seharusnya merangkul dan membina media-media kecil, bukan mematikannya. Pers Harian Siber membalas bahwa masalahnya adalah keengganan beberapa pihak untuk mengikuti aturan, seperti pembuatan rekening perusahaan. Rudi Gembel Elit, yang mengaku memiliki kelengkapan perusahaan, menyatakan bahwa ia tidak pernah menagih kerja sama di Diskominfo Batang Hari selama hampir dua tahun.

 

Kekecewaan ini mencapai puncaknya ketika Batang Hari menyatakan akan melaporkan pihak yang menulis kalimat “untul-untul” ke aparat penegak hukum, dengan tuduhan pencemaran nama baik. Khadir Pers mendukung langkah ini dan menantang penulis untuk menjelaskan definisi “wartawan untul-untul” yang dimaksud.

 

Meskipun beberapa pihak mencoba menenangkan suasana, perdebatan terus berlanjut. Pers Usman Reformasi berpendapat bahwa jika tulisan tersebut tidak menunjuk individu tertentu, maka siapa pun yang merasa tersinggung berhak melaporkan dan meminta klarifikasi. Dwi Daniel dan Dian menegaskan kembali hak wartawan tanpa UKW untuk meliput dan potensi kesulitan yang mungkin dihadapi.

 

Diskusi juga menyinggung masalah kasus Nasyifah yang terkesan “pakum” (diam) dan mempertanyakan mengapa kasus tersebut tidak disorot selayaknya.

Menjelang tengah malam, ketegangan semakin terasa. Pers Usman Reformasi mengingatkan pentingnya memahami Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik, serta pentingnya independensi pers. Ia juga menekankan bahwa kebebasan pers adalah hasil perjuangan para aktivis pada tahun 1998. Pernyataan ini memicu respons keras dari Khadir Pers dan Dwi Daniel yang menyayangkan arogansi beberapa pihak dan menyarankan untuk fokus pada masalah inti.

 

Edward Sirait mencoba menenangkan situasi dengan mengingatkan tentang persatuan dalam bingkai NKRI. Namun, kekesalan terhadap istilah “untul-untul” tetap membara, terutama dari Aan Bae yang merasa tersinggung karena masuk dalam kategori media yang tidak bekerja sama. Ia bahkan menantang untuk bertemu.

 

Di akhir percakapan, Rudi Gembel Elit memberikan pencerahan bahwa sengketa produk berita hanya bisa dilaporkan ke Dewan Pers, sementara opini narasumber bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum. Diskusi ditutup dengan pernyataan bahwa upaya hukum akan terus dilanjutkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Reporter: Sabli

Reporter: admin