Muaro Bungo, zoom fakta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menunjukkan kemarahannya setelah menyaksikan rekaman CCTV yang memperlihatkan truk-truk batubara melanggar aturan tonase di jembatan bailey Desa Sirih Sekapur, Kabupaten Bungo, Jambi.

 

Kejadian ini terjadi pada Rabu malam, 26 Maret 2025, di ruas Jalan Lintas Jambi – Sumatera Barat.

Jembatan bailey tersebut dibangun sebagai solusi sementara setelah jalan nasional ambruk akibat banjir bandang.

 

Namun, aturan pembatasan beban 20 ton yang telah ditetapkan terus dilanggar oleh truk-truk batubara. Pelanggaran ini meningkatkan risiko kerusakan fatal pada jembatan, yang dapat mengganggu akses transportasi dan logistik masyarakat.

 

Menteri Dody Hanggodo menyatakan kekecewaannya terhadap pengusaha tambang yang truknya melanggar aturan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Jambi dan pemerintah daerah.

 

Ia juga menyoroti dampak negatif dari pelanggaran ini terhadap masyarakat lokal, seperti Rizal dari Sungai Tebal, yang sangat bergantung pada akses jalan tersebut.

 

“Kami tidak akan mentolerir pelanggaran ini. Jembatan bailey ini dibangun dengan biaya besar dan untuk kepentingan masyarakat. Pelanggaran aturan tonase hanya akan mempercepat kerusakan jembatan dan merugikan semua pihak,” tegas Menteri Dody.

 

Pemerintah berdalih, lemahnya penegakan hukum di sebabkan oleh kebutuhan logistik masyarakat yang tinggi. Namun, Menteri Dody menegaskan bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan. Ia memerintahkan BPJN Wilayah Jambi dan pemerintah daerah untuk segera meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan tonase.

 

“Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha tambang yang melanggar aturan. Kami juga akan mengevaluasi kinerja BPJN Wilayah Jambi dan pemerintah daerah dalam mengawasi dan menegakkan hukum,” kata Menteri Dody.

 

Kejadian ini menunjukkan kompleksitas tantangan dalam pengelolaan infrastruktur di Indonesia, terutama dalam menyeimbangkan antara kebutuhan logistik dan penegakan aturan.

 

Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini dan memastikan keamanan serta kelancaran akses transportasi bagi masyarakat.

Reporter: Sabli

Reporter: admin