Jambi, 14 Februari 2025 – Kasus penyerobotan lahan Suku Anak Dalam (SAD) oleh PT Berkat Sawit Utama (BSU) di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, hampir menemukan titik terang setelah melewati beberapa tahapan sidang Class Action. Pengadilan Negeri Muara Bulian sudah melakukan tahapan Pemeriksaan Setempat (PS) pada Kamis (13/2/25).
Dalam pemeriksaan tersebut, pihak BSU banyak berkilah dan seolah tidak memahami wilayah teritorial saat penggugat menunjukkan titik koordinat wilayah yang digugat. Pemeriksaan Setempat (PS) adalah tahapan persidangan yang bertujuan untuk menunjukkan batasan tanah yang digugat oleh penggugat kepada tergugat di hadapan para Majelis Hakim.
Selain tergugat utama dari PT BSU, turut hadir tergugat kedua yaitu BPN/ATR Batanghari serta pihak-pihak lain yang terkait. Sebanyak tujuh titik koordinat lahan yang diserobot ditunjukkan oleh penggugat di hadapan Majelis Hakim. Mangku atau Perangkat Masyarakat Hukum Adat SAD Mahmud Irsyad kepada media menjelaskan bahwa PS dilakukan untuk menunjukkan titik-titik koordinat sebagaimana peta yang dimiliki sebagai bukti dalam gugatan tersebut.
“Alhamdulillah, tujuh titik koordinat dari 15.000 hektar PT BSU dan sebanyak 1329 hektar yang digugat sudah kami tunjukkan kepada Majelis Hakim dan itu sudah juga dititik oleh BPN sebagai tergugat dua. Pihak BPN juga meminta agar peta tersebut diberikan kepadanya untuk di-overlay HGU dari PT BSU,” kata Mahmud.
Mahmud menambahkan bahwa dalam PS tersebut PT BSU masih terus membantah dan mengelak terhadap titik koordinat yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim. Namun, pihak penggugat tetap yakin dengan bukti-bukti yang dimiliki dan siap membuktikannya di persidangan berikutnya.
Mahmud juga menunjukkan titik koordinat yang menjadi pemakaman dalam wilayah BSU dan titik koordinat yang sudah memasuki wilayah Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 36 hektar. Berdasarkan data dari Pemerintah Muaro Jambi, wilayah tersebut masuk dalam areanya, yang berarti HGU PT BSU juga mencakup wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Mahmud berharap pemerintah daerah hadir dalam penanganan perkara ini, karena menurutnya SK pencabutan izin PT BDU dengan SK 667 telah dilakukan tetapi tidak ada tindak lanjutnya. “Kami ingin koordinasi dengan pemerintah tapi sepertinya pemerintah hanya diam-diam saja,” ungkapnya.
Kuasa hukum PT BSU, setelah melakukan Pemeriksaan Setempat, tidak mau banyak berkomentar. “Saya bukan tidak mau komentar, cukup dalam persidangan tadi sudah jelas nanti menyalahi etik,” sebut Wajdi.
Persidangan akan dilanjutkan pada Kamis (20/2/25) di Pengadilan Muara Bulian, yang mana para penggugat dan tergugat akan menghadirkan para saksi dan ahli. (Sabli)














