BATANG HARI, Zoom Fakta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar rapat paripurna, Selasa, 7 Juli 2026. Agenda rapat membahas jawaban Pemerintah Kabupaten Batang Hari atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Batang Hari Rahmad Hasrofi, S.E., didampingi Wakil Ketua II DPRD Batang Hari dr. Muhammad Firdaus. Sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi hadir mengikuti jalannya persidangan.
Dari pihak pemerintah daerah, rapat dihadiri Sekretaris Daerah Batang Hari Mula P. Rambe, S.Sos., M.H., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, tenaga ahli, dan kepala perangkat daerah.
Perwakilan organisasi perempuan serta sejumlah elemen masyarakat turut hadir menyaksikan rapat tersebut.
Dalam forum itu, pemerintah daerah menyampaikan tanggapan terhadap pandangan, pertanyaan, dan catatan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan LKPD Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan LKPD bukan sekadar tahapan administratif. Di dalamnya terdapat fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah serta ruang bagi pemerintah daerah memberikan penjelasan atas pelaksanaan anggaran.
Karena itu, substansi jawaban pemerintah menjadi bagian penting dalam proses pembahasan pertanggungjawaban keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua hal yang perlu diuji melalui pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, pembahasan akan menjadi bagian dari proses DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi masyarakat, proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik.
Jurnalis: Sabli
