BATANGHARI — Pengadilan Negeri (PN) Muara Bulian bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengamanan dari Polres Batanghari melaksanakan tahapan konstatering atau pencocokan objek lahan sengketa di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Selasa, 12 Mei 2026.
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa lahan seluas sekitar 1.300 hektare antara warga Suku Anak Dalam (SAD) kelompok Depati Orik dan PT BSU.
Pantauan di lapangan, petugas melakukan pemasangan tujuh patok beton di sejumlah titik yang menjadi objek perkara. Patok tersebut dipasang sebagai dasar pelaksanaan eksekusi sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Proses konstatering dipimpin unsur PN Muara Bulian dengan melibatkan tim dari BPN untuk memastikan kecocokan titik koordinat lahan berdasarkan dokumen perkara dan peta bidang tanah. Aparat kepolisian dari Polres Batanghari turut melakukan pengamanan guna mengantisipasi potensi gangguan selama kegiatan berlangsung.
Sejumlah warga SAD kelompok Depati Orik tampak hadir menyaksikan proses pemasangan patok. Mereka menilai pelaksanaan konstatering menjadi bagian penting dalam kepastian hukum atas lahan yang disengketakan.
Sementara itu, pihak PT BSU juga berada di lokasi untuk mengikuti tahapan pencocokan objek sengketa yang dilakukan petugas pengadilan.
Hingga kegiatan selesai, proses pemasangan patok berlangsung dalam kondisi aman dan kondusif.
Jurnalis: SABLI














