Batanghari – Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Batanghari telah membangun gedung puskesmas di beberapa kecamatan. Salah satunya adalah Puskesmas Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari.

 

Pembangunan gedung tersebut dianggarkan sebesar Rp7.315.838.637,31, sebuah nilai yang cukup fantastis. Proyek ini dimulai sejak 20 Juli 2023 dengan Nomor Kontrak 050/73/KONTRAK/DINKES/2023 selama 150 hari kalender, dan dikerjakan oleh CV. DWI TALENTA DESIGN.

 

Menurut pengamatan dari narasumber tepercaya, konstruksi Puskesmas Desa Tenam terkesan tidak sesuai dengan bentuk fisik dan nominal anggaran yang dikelola. “Apakah mungkin sekaligus masuk ke biaya pembebasan lahan?” tutur HY.

 

HY melanjutkan, “Setelah masa pemeliharaan habis hingga saat ini, gedung tersebut terkesan terbengkalai, menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat,” ujarnya.

 

Awak media juga memantau pada Selasa (28/05/2024) bahwa banyak pipa saluran air yang rusak dan patah. Selain itu, penampungan tandon air limbah sudah tergenang lumpur, halaman belum dicor, dan mesin pompa air belum tersedia.

Seorang mantan pekerja kontraktor berinisial HD, yang mengamati pembuatan pagar pembatas gedung puskesmas, menjelaskan, “Pembangunan pagar pembatas ini terkesan asal tempel saja sehingga daya tahannya mungkin kurang untuk jangka waktu lama,” ucap HD.

 

Untuk mereduksi potensi dugaan penyimpangan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung RI untuk memberikan pendampingan atau pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pengawasan konstruksi.

 

Berdasarkan dugaan, gedung Puskesmas Tenam dipastikan belum memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), SLF (Sertifikat Laik Fungsi), dan SLO (Sertifikat Laik Operasi).

 

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Seksi Intel (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Batanghari, Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Syahmirdan belum bisa dimintai konfirmasi oleh awak media. Mereka tidak berada di tempat saat beberapa kali didatangi.

 

Hal ini dilakukan guna meminta hak jawab terkait pengawasan dan alasan mengapa gedung tersebut belum difungsikan, yang kini menjadi sorotan publik. (Sabli)

Reporter: admin