BATANG HARI – Kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan MH, anggota DPRD aktif Kabupaten Batang Hari, memasuki babak baru. Setelah sempat menyita perhatian publik, perkara ini kini memasuki tahapan krusial melalui sidang yang digelar oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Batang Hari pada Selasa (3/2/2026).

Sidang yang berlangsung tertutup sejak pagi hingga siang hari tersebut menghadirkan pihak pengadu dan teradu. Agenda utama persidangan adalah mendengarkan keterangan para pihak guna mengurai kronologi peristiwa yang sempat memicu diskursus publik di Batang Hari.

Ketua BK DPRD Kabupaten Batang Hari, Irwanto Effendi, menegaskan bahwa persidangan kali ini masih dalam tahap pemeriksaan awal.

“Hari ini kami melakukan klarifikasi awal terhadap pengadu dan teradu. Semua keterangan telah kami himpun dan akan dikaji secara internal oleh Badan Kehormatan,” ujarnya.

Irwanto menambahkan, BK memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada pihak teradu untuk menyampaikan tanggapan tertulis. Jika tidak ada respons dalam kurun waktu tersebut, proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Profesionalisme dan Marwah Lembaga

Anggota BK, Fernando Putra Rinaldhi, S.H., menekankan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan objektif. Ia memastikan tidak ada spekulasi dalam pengambilan keputusan.

“Badan Kehormatan bekerja berlandaskan aturan dan mekanisme yang ada. Keputusan akan diambil setelah seluruh tahapan dijalankan secara lengkap,” tegas Fernando. Ia juga menyatakan komitmen BK untuk menjaga marwah lembaga legislatif serta memulihkan kepercayaan publik terhadap DPRD Kabupaten Batang Hari.

Latar Belakang Kasus

Kasus ini berawal dari laporan yang dilayangkan oleh Munawar beserta sejumlah rekannya beberapa bulan lalu. Dugaan pelanggaran etik ini mencuat pascainsiden di kantor Satpol PP Batang Hari. Dalam laporan tersebut, oknum anggota dewan diduga terlibat dalam peristiwa yang dianggap melanggar norma etika jabatan.

Hingga berita ini ditayangkan, BK DPRD Kabupaten Batang Hari masih menunggu tanggapan resmi dari pihak teradu. Masyarakat kini menanti kelanjutan sidang kode etik ini sebagai parameter integritas dan komitmen moral para wakil rakyat di Batang Hari.

Reporter: Sabli

Sumber berita dikutip dari:suarakalangan.com

Reporter: admin