JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperketat pengawasan serta penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Desakan ini menyusul maraknya praktik tambang ilegal yang terus mengancam keselamatan jiwa di sejumlah wilayah.

 

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz, menegaskan bahwa langkah tegas harus segera diambil menyusul tragedi longsor tambang ilegal dengan sistem “lubang jarum” di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Insiden yang terjadi pada Senin (19/1/2026) tersebut mengakibatkan delapan orang meninggal dunia.

 

“Permasalahan PETI ini terus berulang dan kembali memakan korban jiwa. Pemerintah daerah harus lebih serius melakukan pengawasan serta penertiban bersama aparat penegak hukum agar kejadian memilukan ini tidak terulang kembali,” ujar Hafiz saat memberikan keterangan pada Kamis (22/1/2026).

 

Hafiz menilai penanganan tambang ilegal bukan hanya tanggung jawab satu instansi. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan risiko serta dampak destruktif yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa aktivitas PETI tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak ekosistem dan tatanan sosial. “Keuntungan ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak, namun kerusakan lingkungan dan ancaman nyawa harus ditanggung oleh masyarakat luas. Kita ingin pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai regulasi dan standar keselamatan yang ketat,” tegasnya.

 

Respons Pemerintah Provinsi Jambi

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi, Al Haris, menekankan bahwa metode penambangan sistem lubang jarum memiliki risiko keselamatan yang sangat tinggi, terutama saat intensitas curah hujan meningkat yang memicu kerawanan longsor.

 

Al Haris menyebutkan bahwa Pemprov Jambi telah berulang kali mengimbau warga agar tidak terlibat dalam aktivitas berbahaya tersebut. Namun, ia mengakui faktor ekonomi kerap menjadi alasan utama masyarakat tetap nekat menambang secara ilegal.

 

“Sudah sering kita larang. Jika ingin mencari emas, lakukanlah secara tradisional dengan mendulang di sungai. Hasilnya sebenarnya cukup, tetapi mereka kerap tergiur penghasilan lebih besar dengan menggali tanah (lubang jarum), dan itulah yang sangat berbahaya,” jelas Al Haris.

 

Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus mengedepankan pendekatan persuasif sekaligus penegakan hukum yang konsisten guna menekan aktivitas PETI demi menjaga keselamatan jiwa masyarakat serta kelestarian lingkungan di Provinsi Jambi.

 

Reporter: Sabli

Reporter: admin