MUARA BULIAN – Teka-teki pengisi kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Batang Hari memasuki fase krusial. Panitia Seleksi (Pansel) resmi merilis tiga nama “elit” birokrasi melalui Pengumuman Nomor: 800.1.2.6/17/Pansel-JPTP.SEKDA/2025 pada 31 Desember 2025. Namun, di balik skor formalitas, publik kini menyoroti apakah proses ini benar-benar murni adu kompetensi atau sekadar legitimasi administratif untuk nama yang sudah “dikantongi.”
1. Mula P. Rambe: Dominasi Sang “Orang Dalam” Kepegawaian
Sebagai Kepala BKPSDMD, Mula memegang skor tertinggi. Namun, posisi ini memicu pertanyaan kritis: Apakah ada keuntungan psikologis atau akses informasi lebih awal mengingat instansinya adalah pengelola teknis seleksi? Keunggulannya dalam regulasi ASN ditantang untuk membuktikan bahwa ia bisa bersikap objektif jika harus melakukan efisiensi pada rekan sejawatnya sendiri.
2. Muhammad Rifai: Diplomasi atau Kompromi Politik?
Selaku Asisten I, Rifai adalah “jembatan” politik. Skornya yang tipis di bawah Mula menunjukkan ia pesaing berat. Ketajamannya dalam koordinasi lintas lembaga sangat dibutuhkan, namun publik patut bertanya: Mampukah ia menjaga jarak dari kepentingan legislatif agar birokrasi tidak tersandera kepentingan politik praktis?
3. Denny Eko Purwanto: Kuda Hitam di Peringkat Buncit
Meski berada di posisi ketiga, Denny adalah arsitek struktur organisasi. Secara teknokratis ia kuat, namun secara politis ia berada di posisi paling lemah berdasarkan skor. Kehadirannya di daftar tiga besar memicu spekulasi: Apakah ia hanya sebagai pelengkap syarat administratif, atau justru menjadi pilihan “aman” bagi pimpinan?
Transparansi Bukan Sekadar Angka
Pansel menyatakan hasil ini final dan tidak dapat diganggu gugat. Namun, dalam kacamata kritis, transparansi tidak berhenti pada pengumuman skor. Masyarakat menunggu pembuktian atas tiga isu fundamental:
Independensi dari Intervensi: Mengingat Sekda adalah “COO” bagi Bupati, mampukah sosok terpilih berani mengatakan “tidak” pada kebijakan yang menabrak aturan hukum?
Beban APBD 2026: Dengan pengumuman di akhir tahun, Sekda baru langsung dihadapkan pada realisasi anggaran. Siapkah mereka bekerja tanpa masa transisi?
Reformasi Birokrasi atau Status Quo: Apakah pergantian ini hanya estafet kursi, atau ada perubahan radikal pada pelayanan publik yang selama ini sering dikeluhkan lamban?
Sudut Pandang Jurnalis: “Skor di atas kertas hanyalah deretan angka. Ujian sesungguhnya adalah ketika salah satu dari mereka menandatangani pakta integritas dan dihadapkan pada godaan kekuasaan yang nyata di Batang Hari.”
Reporter: Sabli
