Muara Bulian – Badai baru menerpa lembaga legislatif di Batanghari. Di tengah berbagai masalah yang seharusnya menjadi fokus, oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) justru terperangkap dalam dugaan skandal asusila yang memicu amarah publik. Protes keras akan meletus pada Senin, 25 Agustus 2025, ketika 300 orang dari LSM Koalisi Masyarakat Peduli Jambi (KOMPEJ) siap turun ke jalan.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan gerakan moral yang menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat. Tuduhan perbuatan asusila ini secara terang-terangan melanggar kode etik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan.
Dengan menyasar markas DPC Gerindra dan Gedung DPRD Batanghari, massa aksi secara tegas ingin menunjukkan bahwa pelanggaran etika ini tidak hanya masalah pribadi, tetapi kegagalan kolektif dari partai dan lembaga legislatif itu sendiri dalam mengontrol anggotanya. Mereka datang dengan satu misi: menuntut penuntasan kasus ini hingga tuntas, bukan sekadar angin lalu.
Pihak kepolisian telah menerima pemberitahuan, dan mungkin bersiap mengamankan unjuk rasa. Namun, yang paling dinantikan adalah respons dari DPRD dan partai politik. Akankah mereka berani mengambil tindakan tegas, atau memilih bersembunyi di balik formalitas dan menunggu kasus ini meredup?
Reporter: Sabli
