Batanghari, – Diduga Aroma ketidakpercayaan menyelimuti pengelolaan keuangan di Kabupaten Batanghari. Sorotan tajam kini tertuju pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) setempat, yang dituding sengaja menutup-nutupi informasi krusial terkait kebijakan penundaan penyaluran Dana Desa. Isu sensitif ini mencuat di tengah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025, menciptakan gelombang keresahan di kalangan kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Batanghari.
Ketidakjelasan informasi ini memantik kritik pedas dari Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Batanghari, Muhammad Nuh SH. Dengan nada tegas, Nuh mempertanyakan sikap tertutup Bakeuda, terutama Kepala Bakeuda Tesar Arlin, yang dinilai gagal mengedepankan transparansi dalam menyampaikan kondisi keuangan daerah yang berimplikasi langsung pada operasional dan pembangunan di tingkat desa.
“Seharusnya, informasi sepenting ini disampaikan secara terbuka sejak awal. Jangan sampai kami di tingkat desa baru mengetahui ada ‘tunda salur’ setelah perencanaan APBDes berjalan,” ujar Nuh dengan nada kecewa. Ia menekankan bahwa ketidakpastian ini tidak hanya menghambat perencanaan pembangunan di desa, tetapi juga berpotensi menimbulkan gejolak sosial akibat tertundanya berbagai program yang telah dianggarkan.
Lebih lanjut, Nuh mendesak Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, untuk turun tangan dan memastikan adanya komunikasi yang jelas dan transparan dari Bakeuda kepada seluruh elemen pemerintahan desa. “Kami membutuhkan kepastian. Seharusnya ada surat resmi dari Pemda yang menjelaskan secara detail alasan, mekanisme, dan perkiraan waktu penundaan penyaluran Dana Desa ini. Keterbukaan informasi adalah kunci kepercayaan,” tandasnya.
Kritik keras ini bukan tanpa alasan. Sumber-sumber di tingkat desa mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait dampak penundaan ini terhadap berbagai aspek, mulai dari pembayaran gaji perangkat desa, pelaksanaan proyek infrastruktur skala kecil, hingga program pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan matang. Ketiadaan informasi yang jelas dari Bakeuda hanya memperkeruh suasana dan memunculkan spekulasi liar di kalangan pemerintahan desa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang komprehensif dari Kepala Bakeuda Tesar Arlin maupun Pemerintah Kabupaten Batanghari terkait tudingan ketidaktransparanan ini. Publik menanti itikad baik dari para pemangku kebijakan untuk segera memberikan klarifikasi yang jujur dan akuntabel, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa di Kabupaten Batanghari.
Isu ‘tunda salur’ ini bukan sekadar persoalan teknis keuangan, melainkan ujian nyata bagi komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Reporter: Sabli
