BATANGHARI – Keberadaan perusahaan besar seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Namun, ketika keluhan pekerja dan warga masih terus bermunculan, transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan.
DPRD Kabupaten Batang Hari dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengklarifikasi berbagai persoalan yang berkembang terkait operasional PT Jambi Distribusindo Raya (JDR) Wings Group di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian.
Sejumlah pertanyaan mendasar yang patut dijawab perusahaan antara lain:
1. Apa kontribusi nyata perusahaan bagi masyarakat Desa Sungai Buluh sejak mulai beroperasi?
2. Berapa jumlah tenaga kerja yang saat ini dipekerjakan dan berapa persen berasal dari warga lokal?
3. Apakah seluruh hak pekerja telah dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan?
4. Bagaimana realisasi program CSR dalam tiga tahun terakhir?
5. Mengapa masih terdapat keluhan dari pekerja dan masyarakat?
6. Bagaimana mekanisme penanganan pengaduan yang dilakukan perusahaan?
7. Apakah proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara terbuka dan memberi prioritas kepada masyarakat setempat?
8. Apakah perusahaan pernah menerima teguran atau sanksi dari instansi terkait?
9. Sejauh mana pelibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam kebijakan yang berdampak langsung terhadap lingkungan sosial?
10. Apakah perusahaan siap membuka data ketenagakerjaan, legalitas usaha, dan program kemasyarakatan secara transparan kepada DPRD?
Pertanyaan yang lebih kritis untuk forum RDP:
• Mengapa perusahaan yang telah lama beroperasi masih menjadi sumber keluhan masyarakat?
• Apakah manfaat yang diterima masyarakat sebanding dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan?
• Jika seluruh aturan telah dipatuhi, mengapa DPRD perlu turun langsung melakukan inspeksi lapangan?
• Apakah manajemen siap membuka data karyawan, status hubungan kerja, dan dokumen ketenagakerjaan untuk diuji secara terbuka?
• Jika ditemukan pelanggaran terhadap hak pekerja atau kepentingan masyarakat, apakah perusahaan siap menerima konsekuensi hukum dan menjalankan rekomendasi perbaikan?
Masyarakat menunggu jawaban yang jelas. DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Perusahaan memiliki kesempatan untuk membuktikan komitmennya terhadap kepatuhan hukum, kesejahteraan pekerja, dan tanggung jawab sosial.
Transparansi bukan ancaman bagi dunia usaha. Transparansi adalah fondasi kepercayaan publik.
Jurnalis: SABLI
