MUARA TEMBESI – Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Muara Tembesi terus melakukan pemeriksaan maraton terkait dugaan tindak pidana korupsi pada realisasi proyek desa di Kabupaten Batang Hari. Penyidikan kini mulai mengerucut pada pemetaan aktor intelektual di tingkat birokrasi dan penelusuran aliran dana ilegal.
Fokus pada Aktor Intelektual dan Pola Perencanaan
Hingga pekan ini, sejumlah Kepala Desa (Kades) telah dipanggil untuk memberikan keterangan. Jaksa penyidik mensinyalir adanya pola yang sistematis dalam tahap perencanaan program yang berujung pada tidak terealisasinya sejumlah proyek fisik.
Pemeriksaan intensif ini dilakukan untuk mengungkap sejauh mana intervensi oknum birokrasi dalam menggerakkan program tersebut. Jaksa tengah memetakan “aktor intelektual” yang diduga kuat menjadi penggerak utama di balik layar, melampaui kewenangan perangkat desa.
Indikasi Anggaran Sisipan Tanpa Musdes
Salah satu poin krusial yang digali penyidik adalah munculnya “anggaran sisipan”. Dana tersebut diketahui muncul di tengah tahun anggaran tanpa melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).
Berdasarkan tinjauan hukum, penyidik tengah mendalami apakah temuan ini murni maladministrasi berat atau telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan keuangan negara. “Munculnya anggaran tanpa mekanisme formal merupakan pintu masuk utama kami untuk melihat adanya niat jahat (mens rea) dalam perkara ini,” ujar sumber di lingkungan kejaksaan.
Aliran Dana ke Oknum Dinas
Terkait teknis pelaksanaan, ditemukan indikasi kuat bahwa beberapa kades melakukan transaksi langsung dengan oknum di tingkat dinas tanpa melibatkan rekanan resmi. Tim penyidik dikabarkan telah mulai mengumpulkan bukti-bukti dokumen berupa catatan aliran dana dan bukti transfer yang mengarah pada oknum pejabat tertentu.
Agenda Pemanggilan Pejabat Dinas PMD
Setelah rampungnya pemeriksaan di tingkat desa, Cabjari Muara Tembesi dijadwalkan akan segera memanggil pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta pihak kecamatan. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengonfrontasi temuan dari para kades sekaligus memperjelas rantai komando dalam intervensi anggaran tersebut.
Peningkatan Status Perkara
Masyarakat Batang Hari kini menanti kepastian hukum atas kasus yang menjadi perhatian publik ini. Mengingat bukti-bukti awal yang mulai terkumpul, jaksa diprediksi akan segera melakukan ekspose perkara untuk menentukan kapan status kasus ini dinaikkan dari penyelidikan (lid) ke penyidikan (dik).
Jurnalis: SABLI
