BATANG HARI – Ruang Pola DPRD Kabupaten Batanghari mendadak panas pada Selasa, 3 Februari 2026. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang semula diagendakan untuk memediasi sengketa ketenagakerjaan antara PT Superhome Production Indonesia dan karyawannya justru berujung pada aksi protes keras para legislator.
Ketegangan tersulut oleh sebuah frasa pendek yang meluncur dari bibir Simon, perwakilan manajemen PT Superhome. Di hadapan forum, ia menyebut upah yang dibayarkan perusahaan saat ini sudah cukup agar karyawan “bisa makan” atau sekadar “lepas makan”.
Martabat di Atas Meja Hijau
Pernyataan itu bak menyiram bensin ke api. Fraksi partai persatuan pembangunan Amin Hudori, anggota DPRD Batanghari, langsung bereaksi. Suara dentuman meja yang ia gebrak menggema di ruangan, memutus penjelasan Simon. Bagi Amin, pilihan kata manajemen perusahaan bukan sekadar masalah semantik, melainkan penghinaan terhadap martabat kemanusiaan.
“Saya tersinggung! Ini manusia, bukan alat produksi. Negara mengatur upah minimum itu untuk hidup layak, bukan sekadar bertahan hidup,” semprot Amin dengan nada tinggi.
Nada kecewa juga datang dari fraksi PDIP Edi Yanuar. Ia menyoroti pola komunikasi PT Superhome yang dinilai piawai mengumbar janji namun nihil eksekusi. Menurutnya, respons “siap” dari perusahaan selama ini hanya menjadi komoditas lisan tanpa realisasi konkret.
Ultimatum Tujuh Hari
DPRD Batanghari akhirnya mengambil posisi konfrontatif. Fraksi partai Demokrat KMS Supriadi mendesak instansi teknis segera menyiapkan sanksi jika perusahaan tetap bebal. Sebagai produk hukum dari pertemuan tensi tinggi tersebut, Dewan mengeluarkan mandat empat poin yang harus dipenuhi PT Superhome:
Restorasi Upah: Penyesuaian gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Jaminan Sosial: Pendaftaran wajib BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Standarisasi Kerja: Kepastian jam kerja merujuk pada UU Cipta Kerja.
Legalitas Operasional: Pemenuhan izin usaha dan izin penggunaan jalan.
Di sudut ruang, Simon tampak melunak. Ia menyatakan menerima kritik pedas tersebut dan berjanji akan memberikan komitmen tertulis. Namun, waktu tak banyak bagi PT Superhome. Dewan memberikan tenggat tujuh hari. Jika meleset, rekomendasi sanksi administratif hingga jalur hukum sudah menanti di atas meja bupati.
Reporter: Sabli
Sumber berita dikutip dari media online: SUARAKALANGAN.COM














