BATANG HARI – Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Rahmad Hasrofi, menegaskan posisi lembaga legislatif sebagai “penjaga gawang” aspirasi masyarakat dalam penyusunan arah pembangunan daerah. Penegasan ini disampaikan Hasrofi di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung di Gedung Pemuda Muara Bulian, Senin (30/3).
Hasrofi mengingatkan bahwa dokumen perencanaan yang disusun hari ini akan menjadi penentu wajah Batanghari di masa depan. Baginya, Musrenbang adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat yang harus ditunaikan secara presisi.
“Kami di DPRD akan selalu mengawal aspirasi masyarakat. Semua harus berjalan sesuai hasil Musrenbang agar setiap program pemerintah jelas, transparan, dan tepat sasaran. Ini bukan sekadar agenda rutin tahunan,” ujar Hasrofi lugas.
Sinkronisasi Kebijakan
Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, ini menjadi panggung sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Fokus utamanya adalah menyelaraskan prioritas daerah dengan kebijakan Provinsi Jambi serta arah pembangunan nasional.
Bupati Fadhil Arief dalam sambutannya menekankan pentingnya responsivitas birokrasi. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menutup mata terhadap dinamika kebutuhan warga yang terus berkembang di lapangan.
Peta Jalan Batanghari 2027
Pemerintah Kabupaten Batanghari telah memetakan tiga pilar utama yang akan menjadi tulang punggung pembangunan pada 2027 mendatang:
Akselerasi Ekonomi: Fokus pada penguatan sektor pertanian dan pengembangan potensi agrowisata lokal.
Kualitas SDM: Menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan global.
Reformasi Birokrasi: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang harmonis, efisien, dan responsif terhadap keluhan publik.
Dukungan Lintas Sektor
Geliat perencanaan pembangunan ini juga mendapat perhatian dari level pusat hingga daerah. Hadir dalam forum tersebut, Anggota DPR RI Dapil Jambi, Elfisina, yang turut memantau penyelarasan program pusat dan daerah.
Selain itu, jajaran Forkopimda Kabupaten Batanghari, perwakilan kepala daerah tetangga, serta seluruh kepala OPD hadir untuk memastikan setiap usulan terkunci dalam dokumen perencanaan yang solid.
Melalui Musrenbang ini, DPRD dan Pemkab Batanghari sepakat bahwa fondasi pembangunan yang kokoh hanya bisa dicapai jika suara dari akar rumput benar-benar menjadi kompas dalam pengambilan kebijakan.
Jurnalis:SABLI
＼ Get the latest news ／
