BATANG HARI – Kepolisian Resor Batang Hari mulai menyiagakan personel guna mengawal ritual mudik IdulFitri 1447 Hijriah. Melalui apel pasukan “Operasi Ketupat 2026” di Lapangan Wicaksana Laghawa, Kamis sore, 12 Maret 2026, otoritas keamanan setempat mencoba memastikan kesiapan infrastruktur dan personel di tengah perubahan pola pergerakan masyarakat.
Kapolres Batang Hari, AKBP Arya Tesa Brahmana, menyatakan bahwa operasi ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan ujian sinergisitas lintas sektor. “Fokus kami adalah memastikan mudik tetap tertib di tengah dinamika kebijakan baru,” ujar Arya saat memimpin apel yang juga dihadiri Sekda Batang Hari, Mula P. Rambe, dan jajaran Forkopimda.
Menakar Efek WFA dan Diskon Tol
Tahun ini, Polri menghadapi tantangan unik. Meski data Kementerian Perhubungan memprediksi penurunan tipis pergerakan masyarakat—sekitar 1,75\% dibanding tahun lalu—angka riil di lapangan diprediksi tetap fluktuatif. Dari estimasi 143,9 juta pemudik secara nasional, wilayah perlintasan seperti Batang Hari tetap rentan terhadap lonjakan arus.
Arya menyoroti dua faktor pemicu yang bisa mengaburkan prediksi data:
Kebijakan Work From Anywhere (WFA): Memungkinkan masyarakat mencuri start mudik lebih awal.
Stimulus Ekonomi: Diskon tarif tol yang berpotensi memusatkan kendaraan pada jam-jam tertentu.
“Kami mewaspadai adanya pergeseran waktu puncak arus akibat kebijakan kerja fleksibel. Pola ini bisa membuat beban jalan tidak merata,” tambahnya.
Skema Operasi dan Titik Kritis
Operasi Ketupat 2026 dijadwalkan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Secara nasional, sebanyak 161.243 personel gabungan diterjunkan. Untuk wilayah Batang Hari, fokus pengamanan akan terbagi dalam dua gelombang krusial:
Fase Arus Gelombang I Gelombang II
Puncak Mudik 14–15 Maret 18–19 Maret
Puncak Balik 24–25 Maret 28–29 Maret
Polres Batang Hari mengimbau pemudik untuk tidak hanya terpaku pada jadwal puncak tersebut guna menghindari penumpukan di jalur lintas Sumatra. Selain aspek keamanan, pengecekan kelaikan kendaraan (alutsista) dan kesehatan personel menjadi prioritas sebelum mereka disebar ke pos-pos pengamanan dan pelayanan.
Reporter: Sabli
