JAMBI – Sejarah Kerajaan Jambi ditegaskan bukan sekadar narasi lokal di tepian Sungai Batanghari, melainkan bagian tak terpisahkan dari arus peradaban global. Hal tersebut dipaparkan oleh Guru Besar UIN Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, Prof. Mukhtar Latif, dalam kajian bertajuk “Sejarah Raja Jambi dalam Lintasan Global: Perspektif Catatan Arab, Belanda, China, India, Inggris, dan Portugis”.
Dalam kajiannya, Prof. Mukhtar menyebutkan bahwa Jambi telah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dan politik internasional sejak awal Masehi. Bukti arkeologis di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi memperkuat fakta bahwa wilayah ini merupakan pusat peradaban jauh sebelum bangsa Eropa tiba.
Adaptasi dan Transformasi Spiritual
“Menentukan raja pertama Jambi bukan sekadar mencari nama, melainkan memahami bagaimana kekuasaan lokal beradaptasi dengan perubahan zaman dan pengaruh global,” ujar Prof. Mukhtar.
Catatan dari Dinasti Han hingga Ming di China menggambarkan Jambi sebagai negeri makmur penghasil lada dan kemenyan yang aktif mengirim utusan diplomatik. Di sisi lain, sumber dari India dan prasasti Chola menyebut Jambi sebagai Malaiyur, sebuah kerajaan kuat dengan sistem kosmologi Hindu-Buddha yang menjadi bagian dari dinamika Melayu-Sriwijaya.
Perubahan fundamental terjadi pada abad ke-15 melalui pernikahan lintas budaya. Putri Selaras Pinang Masak, pewaris trah Melayu Kuno Dharmasraya, menikah dengan Ahmad Salim atau Datuk Paduko Berhalo, seorang ulama sekaligus bangsawan Timur Tengah. Momen ini menandai transisi dari sistem kerajaan Hindu-Buddha menuju Kesultanan Islam Jambi.
“Perubahan gelar dari Raja menjadi Sultan bukan sekadar simbol, melainkan refleksi adaptasi politik Jambi terhadap dunia Islam global,” jelasnya. Pada masa ini, hukum Islam mulai diintegrasikan dengan adat Melayu untuk menciptakan stabilitas politik dan memperluas jaringan dagang.
Melawan Penyederhanaan Kolonial
Meskipun naskah kolonial seperti Stamboek van het vorstenhuis van Jambi yang tersimpan di Leiden, Belanda, mengonfirmasi garis keturunan sultan-sultan Jambi, Prof. Mukhtar memberikan catatan kritis. Ia menekankan bahwa historiografi Barat kerap menyederhanakan kompleksitas identitas lokal dan legitimasi tradisional masyarakat.
Dalam pandangan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda, Jambi dipandang sebagai arena perebutan pengaruh ekonomi yang strategis. Namun, para pemimpin Jambi, termasuk Sultan Thaha Syaifuddin, terbukti sebagai negosiator tangguh yang mampu memanfaatkan rivalitas kekuatan asing demi menjaga kedaulatan wilayah.
Kesimpulan Kajian
Kajian ini menegaskan bahwa para Raja dan Sultan Jambi adalah aktor global, bukan penguasa pinggiran. Dengan membedah berbagai sumber internasional, narasi sejarah Jambi kini dapat dibebaskan dari sudut pandang tunggal kolonial (Eropasentris) dan ditempatkan secara proporsional dalam sejarah Asia Tenggara.
“Jambi adalah bukti bahwa peradaban Melayu mampu beradaptasi, bernegosiasi, dan bertahan dalam pusaran sejarah dunia,” pungkas Prof. Mukhtar.
Reporter: Sabli
