BATANGHARI – Kursi kepemimpinan DPRD Kabupaten Batanghari tengah menjadi sorotan tajam. Komunitas Wana Andalas Lestari (WAL) melayangkan kritik pedas terhadap Ketua DPRD, Rahmad Hasrofi, yang dinilai menutup mata atas ancaman bencana ekologis di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari.
Pemicunya adalah kebuntuan komunikasi. Aduan warga mengenai aktivitas liar kapal tongkang batu bara di wilayah Sukaramai, Kecamatan Muara Tembesi, hingga kini tak mendapat respons dari gedung legislatif.
Ancaman di Bibir Sungai
Praktik penambatan tali tugboat di lahan milik warga Desa Pal 2 Sukaramai—eks lahan PT Caltex—disebut-sebut sebagai biang kerok terkikisnya daratan. Aktivitas ini memicu abrasi dan erosi parah yang mengancam pemukiman.
Ketua WAL, Rendi, menegaskan bahwa prosedur administratif telah ditempuh, namun dewan seolah memilih untuk bergeming.
“Kami menyayangkan sikap diam ini. Legislatif seharusnya segera memanggil pihak yang bertanggung jawab. Warga resah karena bibir sungai terus longsor setiap waktu,” ujar Rendi, Senin, 30 Maret 2026.
Dermaga Ilegal dan Urgensi Regulasi
Investigasi lapangan menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: tongkang bermuatan maupun kosong kerap bersandar secara ilegal di Kelurahan Pasar Muara Tembesi. WAL pun mendesak Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk keluar dari zona nyaman dan menindak tegas para pengusaha tambang.
Ada dua tuntutan utama yang disuarakan:
Pemanggilan Paksa: DPRD harus segera menggelar dengar pendapat dengan perusahaan terkait.
Kewajiban Infrastruktur: Pemerintah wajib mendesak pengusaha membangun dermaga resmi agar tidak ada lagi pemanfaatan lahan warga secara sepihak.
“Ini menyangkut ruang hidup dan keselamatan masyarakat. Jangan biarkan investasi mengabaikan kelestarian lingkungan,” tegas Rendi.
Jurnalis: SABLI
＼ Get the latest news ／
